Peran UKM Sebagai Penopang Perekonomian Indonesia

Google Pictures

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang.

Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor UKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi krisis ekonomi 1998 hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Sumbangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga /pedagang perantara. Hanya 8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri.

UKM di Indonesia memiliki peranan penting sebagai penopang perekonomian karena penggerak utama perekonomian Indonesia selama ini adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yakni sektor UKM berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Kemudian sektor UKM juga mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto dan sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.

Google Pictures

Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah. Banyak upaya dan langkah-langkah pemerintah menyangkut pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir ini. Kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada UKM itu merupakan langkah yang sangat tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan negara.

Di negara-negara maju pun, baik di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, UKM lah yang menjadi pilar utama perekonomian negara. Keadaan itu hanya mungkin terjadi karena pemerintahan dari negara-negara tersebut mempunyai kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi dimana usaha kecil menengah mereka menjadi sangat sehat dan kuat.

Kebijakan yang dimaksud adalah tidak saja yang berkenaan dengan masalah akses permodalan atau pendanaan, tetapi juga dukungan pada akses pasar, dukungan pendidikan dan pelatihan, serta dukungan untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna.

Posted in: artikel umum